Berita Terkini

#TemanPemilih. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2025, Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, Lahmuddin, bersama seluruh pengelola keuangan KPU Kabupaten Dompu mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Penyusunan dan Penyampaian LK Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).   Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapan seluruh satuan kerja (satker) KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bimtek tersebut berlangsung di Gedung B KPU Provinsi NTB dan diikuti oleh Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Bendahara Pengeluaran, serta Operator GLP dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode hybrid, yakni luring dan daring.   Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, S.IP., M.M., dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa setiap satker memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu, ketelitian, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan laporan keuangan.   “Neraca dan laporan keuangan yang baik merupakan cerminan tata kelola keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.   Kegiatan bimtek ini menghadirkan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DJPB Provinsi NTB sebagai narasumber tunggal yang menyampaikan materi teknis terkait jadwal, tata cara, serta regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan laporan keuangan.   Dalam paparannya, narasumber menjelaskan sejumlah aspek penting yang harus dipahami oleh seluruh satker, antara lain optimalisasi fitur aplikasi pelaporan, telaahan laporan keuangan berpedoman pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022, identifikasi transaksi resiprokal sesuai Juknis 19 Revisi 3, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta pemahaman menyeluruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).   Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola keuangan KPU Kabupaten/Kota semakin siap dan profesional dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.   Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, Lahmuddin, menegaskan bahwa bimtek tersebut menjadi penguatan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Dompu.   “Materi bimtek ini menjadi pedoman bagi kami dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Lahmuddin.

#TemanPemilih. Pada Senin, (15/12/2025), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan yang berlangsung di Ruang Aula KPU Provinsi NTB. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU Provinsi NTB dalam menjaga kualitas demokrasi pasca pemilu melalui pengelolaan data partai politik yang akurat dan mutakhir.   Pemutakhiran data partai politik tidak dipandang sekadar sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, komitmen ini ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Rakor tersebut diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubbag Teknis Dan Hukum, Sekretaris, serta operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari KPU Kabupaten/Kota se-NTB, dengan tujuan menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman teknis terkait pelaksanaan pemutakhiran data partai politik.   Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H., dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan fondasi penting dalam perbaikan proses pemilu ke depan.   “Pemutakhiran data partai politik bukan hanya pemenuhan kewajiban administratif, tetapi langkah strategis untuk memastikan proses pemilu berjalan lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas. Karena itu, komitmen ini harus dijaga secara konsisten oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota,” tegasnya.   Sebagai narasumber utama, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB, Zuriati Ahmad, menyampaikan bahwa pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keabsahan kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, partai politik juga didorong untuk memperbarui data keanggotaan, menyesuaikan alamat kantor, serta memperjelas struktur kepengurusan agar mudah diakses oleh publik dan penyelenggara pemilu.   KPU Kabupaten Dompu turut berpartisipasi dalam kegiatan ini yang diwakili oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Hidayatullah, Sekretaris Lahmuddin, serta satu orang Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum. Menurut Hidayatullah, rakor ini memberikan penguatan teknis yang sangat dibutuhkan oleh jajaran KPU di daerah.   “Melalui rakor ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, khususnya dalam penggunaan Sipol sebagai instrumen utama,” ujarnya.   Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, Lahmuddin, menekankan pentingnya sinergi antara aspek teknis dan dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data parpol.   “Keakuratan dan keberlanjutan data partai politik membutuhkan dukungan administrasi dan tata kelola yang tertib. Karena itu, peran kesekretariatan menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan terdokumentasi dengan baik,” ungkap Lahmuddin.   Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta mengikuti simulasi pemutakhiran data partai politik menggunakan aplikasi Sipol, dengan membahas berbagai kasus yang kerap dihadapi KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemutakhiran data partai politik di daerah masing-masing. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan teknis dan kualitas pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

#TemanPemilih. Pada Minggu, (14/12/2025), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung B KPU Provinsi NTB dan dihadiri oleh seluruh pimpinan KPU kabupaten/kota se-NTB.   Rapat Pimpinan ini diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Dompu Arif Rahman bersama para Anggota KPU Kabupaten Dompu, yakni Maman Apriansyah, Sandy Yusuf, Nasarudin, dan Hidayatullah serta Sekretaris KPU Kabupaten Dompu Lahmuddin. Kehadiran jajaran KPU Kabupaten Dompu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan antara KPU provinsi dan Kabupaten/Kota.   Rapim dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwalid. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Rapat Pimpinan merupakan agenda bulanan KPU selama tahun 2025 yang memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program dan kebijakan KPU di seluruh wilayah NTB.   “Rapat Pimpinan ini merupakan agenda bulanan KPU selama tahun 2025, yang menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian kerja, serta memantapkan langkah-langkah strategis penyelenggaraan pemilu ke depan,” ujar Muhammad Khuwalid.   Ia menambahkan bahwa melalui Rapim, seluruh jajaran pimpinan KPU dapat melakukan pemetaan terhadap tantangan kelembagaan, sekaligus merumuskan solusi bersama agar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU berjalan efektif, profesional, dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain sambutan Ketua KPU Provinsi NTB, Rapim juga diisi dengan pembahasan berbagai agenda strategis, antara lain evaluasi program kerja tahun berjalan, penyelarasan rencana kerja tahun berikutnya, serta penguatan koordinasi internal dalam rangka menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang.   Melalui keikutsertaan dalam Rapim ini, KPU Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung penuh agenda bulan KPU Provinsi NTB, sekaligus memperkuat koordinasi dan konsolidasi kelembagaan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

#TemanPemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu mengikuti kegiatan Pembekalan Program GoVote yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi seluruh sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-NTB, pada Sabtu (13/12/2025), bertempat di Gedung B KPU Provinsi NTB. Kegiatan pembekalan tersebut diikuti oleh Kadiv.Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Dompu Sandy Yusf, Kadiv. Perencanaan Data dan Informasi Nasarudin, serta Sekretaris KPU Kabupaten Dompu Lahmuddin bersama staf kehumasan. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan serta menyamakan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, strategi, dan teknis pelaksanaan Program GoVote sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas penyelenggaraan demokrasi. Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Dompu, Sandy Yusf, menyampaikan bahwa Program GoVote menjadi instrumen strategis dalam penguatan pendidikan pemilih yang adaptif dan berkelanjutan.  “GoVote tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga membangun kesadaran pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab,” ujarnya. Sementara itu, Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Dompu, Nasarudin, menekankan pentingnya dukungan data dan perencanaan yang akurat dalam implementasi Program GoVote.  “Pelaksanaan GoVote harus berbasis data yang valid agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas demokrasi,” jelasnya. Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, Lahmuddin, menambahkan bahwa pembekalan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan program.  “Kami berkomitmen memastikan seluruh unsur sekretariat siap mendukung Program GoVote secara administratif dan teknis agar dapat diimplementasikan secara efektif di daerah,” tegasnya. Melalui kegiatan ini, jajaran KPU Kabupaten Dompu diharapkan mampu mengimplementasikan Program GoVote secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran kelembagaan KPU dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas.

#TemanPemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu melalui Kadiv. Perencanaan, Data, dan Informasi (Perdatin) Nasarudin, bersama satu orang operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.   Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, (12/12/2025), di Ruang Rapat KPU Provinsi NTB ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, yang didampingi para anggota.   Dalam sambutannya, Muhammad Khuwailid menyampaikan apresiasi kepada seluruh KPU kabupaten/kota atas konsistensi dan kerja keras dalam proses pemutakhiran data pemilih. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU kabupaten/kota yang terus menjaga komitmen dalam memperbarui data pemilih. Kolaborasi ini sangat menentukan, karena data yang kita hasilkan harus benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.   Ia menegaskan bahwa rapat pleno ini merupakan forum penting untuk memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan dan mendukung peningkatan kualitas daftar pemilih.   “Pleno ini bukan sekadar forum pelaporan, tetapi menjadi wadah untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akurat, dan sesuai regulasi. Dengan penguatan koordinasi ini, kita memastikan data pemilih memiliki integritas tinggi dan siap digunakan dalam tahapan pemilu,” tambahnya.   Melalui forum rapat pleno tersebut, Kadiv Perdatin KPU Kabupaten Dompu, Nasarudin, didampingi operator SIDALIH, menyampaikan hasil Rapat Pleno Terbuka PDPB Semester II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Dompu. Adapun rincian data yang disampaikan yaitu: - Pemilih Laki-laki: 98.832 - Pemilih Perempuan: 100.699 - Total Pemilih: 199.528 Pemilih: 199.528   Rapat pleno ini turut dihadiri oleh Kordiv Perdatin bersama operator SIDALIH dari KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, pimpinan partai politik peserta pemilu tingkat Provinsi NTB, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, serta Kepala Dinas Dikcapil Provinsi NTB.   Menutup penyampaiannya, Nasarudin menegaskan komitmen KPU Kabupaten Dompu dalam menjaga kualitas data pemilih.   “Kami akan terus memastikan setiap proses pemutakhiran berjalan dengan teliti dan bertanggung jawab. Data pemilih yang akurat adalah pondasi utama bagi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan dapat dipercaya,” ujarnya.   Melalui kehadiran dan penyampaian data dalam forum tersebut, KPU Kabupaten Dompu berharap pemutakhiran data pemilih terus berjalan akurat, transparan, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional dan akuntabel.

#TemanPemilih. Pada Kamis (11/12/2025), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu mengundang para ketua dan perwakilan pengurus partai politik peserta pemilu, Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Sekwan DPRD Kabupaten Dompu, Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu, juga Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dompu untuk mengikuti Rapat Koordinasi yang berlangsung di Aula KPU Kabupaten Dompu.   Rakor ini membahas tiga agenda penting, yakni penguatan akurasi dan keberlanjutan data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), penyamaan pemahaman terkait mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025, serta peningkatan koordinasi dan konsolidasi antara KPU, partai politik, dan Bawaslu dalam mengawal setiap tahapan kepemiluan.   Ketua KPU Kabupaten Dompu Arif Rahman bersama para Anggota, Maman Apriansyah, Sandy Yusuf, Hidayatullah, dan Sekretaris Lahmuddin serta para Kasubbag turut hadir dalam kegiatan tersebut.   Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arif Rahman, menegaskan pentingnya membahas ketiga agenda tersebut secara bersama-sama demi memastikan seluruh peserta memiliki pemahaman yang seragam. Ia menekankan bahwa pengelolaan SIPOL, mekanisme PAW, hingga penguatan koordinasi dan konsolidasi antarlembaga merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di Kabupaten Dompu.   “Tiga agenda utama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyangkut fondasi pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Penguatan data melalui SIPOL harus benar-benar akurat, mekanisme PAW wajib dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari, dan koordinasi antara KPU, partai politik, serta Bawaslu harus terus diperkuat,” ujar Arif Rahman.   “Kami berharap melalui rakor ini, seluruh pihak memiliki persepsi yang sama agar setiap tahapan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi,” tambahnya. Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Dompu, Hidayatullah, yang menjelaskan secara detail tiga agenda peting yang dibahas dalam rakor serta implikasinya bagi pelaksanaan tahapan pemilu. Setelah sesi pemaparan, kegiatan berlanjut dengan diskusi bersama peserta untuk menyatukan pemahaman dan menanggapi berbagai dinamika teknis yang muncul. Sebagai penutup, KPU Kabupaten Dompu menegaskan kembali pentingnya kolaborasi dan konsolidasi lintas lembaga guna memastikan keberlanjutan data, ketepatan prosedur, serta kualitas proses demokrasi di Kabupaten Dompu.