KPU KABUPATEN DOMPU IKUT RAPAT EVALUASI PEMBUNGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHAP II
TemanPemilih. Pada Sabtu, (29/11/2025), Ketua KPU Kabupaten Dompu bersama anggota Maman Apriansyah, Sandy Yusuf, Hidayatullah, Sekretaris Lahmuddin, serta para kasubbag mengikuti rapat yang digelar KPU Provinsi NTB melalui zoom meeting.
Rapat tersebut membahas Evaluasi Tahap II Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada masing-masing KPU kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Kota Bima, H. Irham, turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB menegaskan bahwa evaluasi ZI ini merupakan tahap kedua dalam upaya menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia mengapresiasi sejumlah KPU kabupaten/kota yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan evaluasi sebelumnya.
“Ada beberapa KPU kabupaten/kota yang progresnya melonjak dari sebelumnya rendah. Ada juga yang sudah berada di posisi atas namun stagnan. Harapan kami, capaian ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terkonversi menjadi perubahan nyata,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar KPU kabupaten/kota yang progres pembangunan ZI-nya belum mencapai target pada tahap II ini segera melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan sesama KPU kabupaten/kota se-Provinsi NTB.
“Silakan saling berbagi strategi, pengalaman, dan praktik baik, agar seluruh satker dapat bergerak bersama mencapai standar ZI yang ditetapkan,” pesannya.
Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arif Rahman, dalam forum tersebut memaparkan progres pembangunan ZI di lingkup satker KPU Kabupaten Dompu yang menunjukkan peningkatan dari 79,93% menjadi 82,23%
“Kenaikan ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran. Kami akan terus memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu diperkuat agar target pembangunan Zona Integritas dapat tercapai secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, Lahmuddin, menambahkan bahwa peningkatan progres tersebut menggambarkan komitmen kelembagaan dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel.
“Kami memastikan setiap unsur pemenuhan ZI berjalan sesuai standar. Perubahan tidak hanya pada dokumen, tetapi juga pada budaya kerja dan pelayanan,” jelasnya.
Ia menegaskan, “Semoga progres ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik pada evaluasi berikutnya.”
