Opini

Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi sebuah proses hidup yang terus bergerak mengikuti kesadaran kolektif masyarakatnya. Di Kabupaten Dompu, demokrasi menemukan relevansinya dalam praktik pemilihan umum (pemilu) yang tidak hanya menjadi agenda lima tahunan, tetapi juga momentum pendidikan politik bagi rakyat. Jika demokrasi dianalogikan sebagai tubuh, maka pemilu adalah jantung yang

memompa legitimasi kekuasaan, sedangkan pers adalah penggerak partisipasi yang mengalirkan informasi dan kesadaran ke seluruh lapisan masyarakat

Pemilu sebagai Jantung Demokrasi Lokal

Pemilu merupakan instrumen utama dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, masyarakat Dompu menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan daerahnya. Proses ini dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberi mandat konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Di tingkat lokal, pemilu memiliki dampak yang sangat nyata. Kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga prioritas kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh pilihan politik rakyat. Oleh karena itu, kualitas pemilu akan sangat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Pemilu yang transparan dan berintegritas akan melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat, sementara pemilu yang tercederai praktik curang akan melemahkan kepercayaan publik.

Menjaga integritas pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif warga Dompu dalam setiap tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pengawasan hasil menjadi indikator bahwa demokrasi lokal benar-benar hidup.

Pers sebagai Penggerak Partisipasi Publik

Jika pemilu adalah jantung, maka pers adalah sistem peredaran darah yang memastikan setiap informasi sampai kepada masyarakat. Tanpa informasi yang akurat dan berimbang, pemilih akan kesulitan menentukan pilihan secara rasional.

Peran pers diatur dan dijaga melalui mekanisme etik yang diawasi oleh Dewan Pers. Fungsi pers tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengedukasi, mengawasi, dan memberikan ruang dialog publik. Dalam konteks Dompu, media lokal memiliki kedekatan emosional dan sosiologis dengan masyarakat sehingga mampu menghadirkan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Pers yang profesional dapat Mensosialisasikan tahapan dan regulasi pemilu, Menyajikan profil dan gagasan para calon secara adil, Mengklarifikasi isu atau hoaks yang beredar, dan Mengawal potensi pelanggaran secara kritis dan objektif.

Melalui peran tersebut, pers menjadi motor penggerak partisipasi. Masyarakat tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga memahami makna dari pilihannya.

Tantangan Era Digital dan Polarisasi Informasi

Di era digital, tantangan demokrasi semakin kompleks. Media sosial mempercepat arus informasi, tetapi juga membuka ruang bagi penyebaran disinformasi. Polarisasi politik dapat dengan mudah dipicu oleh narasi provokatif yang belum tentu benar.

Bagi masyarakat Dompu, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Kemampuan memilah informasi harus dibangun agar demokrasi tidak terjebak pada konflik horizontal. Di sinilah sinergi antara penyelenggara pemilu, pers, tokoh agama, pemuda, dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting.

Transparansi informasi dari penyelenggara, pemberitaan yang berimbang dari media, serta kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan adalah fondasi untuk menjaga stabilitas demokrasi lokal.

Partisipasi sebagai Buah Demokrasi yang Sehat

Partisipasi sejati tidak berhenti pada angka kehadiran pemilih. Ia tercermin dari keterlibatan aktif warga dalam diskusi publik, pengawasan kebijakan, dan komitmen menjaga persatuan pasca pemilu. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu menerima perbedaan pilihan tanpa memecah persaudaraan.

Dompu memiliki potensi besar untuk mewujudkan demokrasi partisipatif. Karakter masyarakat yang religius dan menjunjung nilai kebersamaan dapat menjadi modal sosial dalam membangun budaya politik yang santun dan bermartabat. Pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi agar tetap berada pada jalur konstitusional.

Menjaga Denyut Demokrasi Secara Berkelanjutan

Menjaga denyut demokrasi di Dompu berarti memastikan pemilu tetap berintegritas dan pers tetap independen. Keduanya harus berjalan beriringan. Tanpa pemilu yang jujur, demokrasi kehilangan legitimasi. Tanpa pers yang bebas dan bertanggung jawab, demokrasi kehilangan arah.

Kolaborasi menjadi kunci. Pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu. Media harus terus meningkatkan kualitas jurnalisme. Masyarakat pun perlu menumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang berdetak secara konsisten didukung oleh pemilu yang kuat dan pers yang mencerahkan. Di Kabupaten Dompu, menjaga denyut demokrasi berarti merawat harapan bersama akan masa depan daerah yang lebih adil, transparan, dan sejahtera. Mari kita dukung pers sebagai pilar demokrasi dan pilar pembangunan bangsa.

Selamat Hari Pers Nasional 2026, Semoga pers Indonesia terus tumbuh sehat, profesional, dan berintegritas demi bangsa yang kuat. “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.