KPU Kabupaten Dompu Ikuti Pembekalan Program GoVote
#TemanPemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu mengikuti kegiatan Pembekalan Program GoVote yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi seluruh sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-NTB, pada Sabtu (13/12/2025), bertempat di Gedung B KPU Provinsi NTB.
Kegiatan pembekalan tersebut diikuti oleh Kadiv.Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Dompu Sandy Yusf, Kadiv. Perencanaan Data dan Informasi Nasarudin, serta Sekretaris KPU Kabupaten Dompu Lahmuddin bersama staf kehumasan. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan serta menyamakan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, strategi, dan teknis pelaksanaan Program GoVote sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas penyelenggaraan demokrasi.
Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Dompu, Sandy Yusf, menyampaikan bahwa Program GoVote menjadi instrumen strategis dalam penguatan pendidikan pemilih yang adaptif dan berkelanjutan.
“GoVote tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga membangun kesadaran pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Dompu, Nasarudin, menekankan pentingnya dukungan data dan perencanaan yang akurat dalam implementasi Program GoVote.
“Pelaksanaan GoVote harus berbasis data yang valid agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas demokrasi,” jelasnya.
Sekretaris KPU Kabupaten Dompu, Lahmuddin, menambahkan bahwa pembekalan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan program.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh unsur sekretariat siap mendukung Program GoVote secara administratif dan teknis agar dapat diimplementasikan secara efektif di daerah,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, jajaran KPU Kabupaten Dompu diharapkan mampu mengimplementasikan Program GoVote secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran kelembagaan KPU dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas.
